by

FTIK Gelar Workshop Penyusunan SOP dan Borang

SAMARINDA, IAIN NEWS,- Bertempat di Lokal L Kampus I Jl. Abul Hasan No.3 Samarinda Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda melaksanakan Kegiatan Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Workshop penyusunan persiapan akreditasi Prodi PAI dan MPI.

Jaran pimpinan di FTIK, hadir pada acara Workshop Penyusunan SOP FTIK ini yakni Dekan FTIK Dr. M. Eka Mahmud, M.Ag, Wakil Dekan I Dra. Etty Nurbayani, M.Pd, Wakil Dekan II Dr. Suratman, M.Pd, Kabag TU Sukimin, M.Pd, dan seluruh pimpinan dari Ketua Jurusan Hingga Sekretaris Program Studi di lingkungan FTIK.


Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (23/04/2019). Dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini Dekan FTIK Dr. M. Eka Mahmud, M.Ag menyampaikan pentingnya kegiatan ini agar peserta mampu mengelola tugas pokok, kewajiban dan fungsi masing-masing sesuai dengan tugasnya.

Ia menambahkan ada tiga tingkatan dalam meningkatkan kinerja yakni Manajerial Skil, Human Relation Skill Hubungan dengan sesama, dan Teknikal Skill. Dirinya berharap dengan diadakannya workshop SOP peserta dapat mampu mengetahui apa yang dikerjakan dan kapan waktu selesainya sebuah pekerjaan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lebik baik.


Kegiatan ini menghadirkan Dr. Fahri Husein, SE., M.Si dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau menyampaikan, bahwa SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Ada beberapa prinsip penyusunan SOP yaitu; Pertama, SOP harus ditulis secara jelas, sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dimengerti dan diterapkan untuk satu kegiatan tertentu.

Kedua, SOP harus dapat menjadi pedoman yang terukur baik mengenai norma waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat, maupun rincian biaya pelayanan dan tatacara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan.

Ketiga, SOP harus dapat memberikan kejelasan kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan sampai di mana tanggung jawab masing-masing pejabat/pegawai.

Keempat, SOP harus mudah dirumuskan dan selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku. Dan, Kelima,SOP harus dapat menggambarkan alur kegiatan yang mudah ditelusuri jika terjadi hambatan. #Khalif

News Feed