by

UINSI Gandeng Komisi Informasi Kaltim Bangun Keterbukaan Informasi Publik di Kampus

UINSI Samarinda hadirkan Ir. H. Imran Duse (Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kaltim) dan Muhammad Khaidir (Komisioner Bidang PSI Komisi Informasi Provinsi Kaltim) dalam Kuliah Umum dengan tema Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Kampus yang diselenggarakan pada Aula Lt 3 Kampus 2, Selasa (12/10). Selain pendampingan dan penguatan keterbukaan Informasi Publik di Kampus, kegiatan ini juga membahas tentang Pengembangan web service dan membangun website PPID yang informatif di UINSI Samarinda.

Hadir untuk mewakili Rektor, WR II Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag. memberikan sambutan sekaligus membuka penyelenggaraan kuliah umum hari ini.

“Keterbukaan informasi publik memang menjadi komitmen kita dan sebagai amanah dari reformasi. Informasi dulunya bersifat tertutup, namun sekarang informasi semuanya bersifat terbuka kecuali yang sifatnya dikecualikan. Oleh karena itu penting bagi UINSI untuk bisa membangun web yang informatif,” ujarnya.

Melanjutkan sambutan dari WR II, H. Imran juga menyampaikan pentingnya PPID dalam mengelola keterbukaan informasi publik.

“ Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik berkaitan dengan penyelenggara negara dan/atau badan publik lainnya. Jadi semua informasi yang dihasilkan oleh UINSI sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan UINSI sebagai badan publik maka termasuk pada Informasi Publik, contohnya seperti Keputusan Rektor, MoU, hasil rapat yang berkaitan dengan kepentingan publik dan berkaitan dengan keberadaan UINSI sebagai penyelenggara badan publik.”

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tupoksinya adalah sebagai penyelenggara yang dananya bersumber dari APBN atau APBD baik sebagian maupun secara keseluruhannya,” tambahnya.

“Untuk membuat web PPID yang ideal maka perlu adanya SK PPID, kemudian perlu adanya perbaikan website yang sesuai dengan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 dan tentunya update informasi dan content dari web UINSI.”

Senada dengan pengarahan dari H. Imran, Khaidir juga menjelaskan tentang pentingnya mengembangkan web service dalam menyongsong keterbukaan informasi publik.

“Pengembangan web service dan membangun website PPID yang informatif. Website dan web service berbeda, web service adalah layanan yang ada pada aplikasi website. Jadi bagaimana kita mengembangkan web yang memiliki saluran yang terintegrasi namun bisa dikelola secara independent dengan adanya pertukaran pesan atau informasi melalui web service.”

Menurut Khaidir, ada beberapa kekurangan umum pada situs pemerintah sebagai media informasi yaitu data tidak update, halaman belum selesai, kurang data kontak, kurang menyesuaikan kebutuhan pembaca, belum menjadi portal resmi, tidak nyaman dibaca/dilihat, dan ada fitur yang tidak berfungsi.

“Kita perlu membangun website yangg informatif, bukan hanya memberikan sekedar infromasi tapi juga informasi publik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu infrastruktur yang baik dan perlu kebijakan yang mendukung,” tambahnya. (Humas/Ns)

News Feed